DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERTANIAN INDONESIA

Pendahuluan

Menghangatnya kembali diskursus globalisasi dalam bangsa yang aneh ini, cukup tepat untuk direspon, karena sejatinya struktur dan cultur bangsa ini masih patut dipertanyakan kelayakan dan kesiapannya dalam menghadapi globalisasi. Kenapa bangsa ini dikatakan aneh? Karena bangsa yang secara sah telah menyatakan keterlibatannya dalam globalisasi (baca: perdagangan bebas) ini masih tetap tampak santai dan tidak responsif atas manuper politik negara pesaing pra-globalisasi. Borok dan kelemahan bangsa yang masih kentara disana sini, baik pada human capital, supporting institution, maupun natural resources sepertinya enggan untuk dieliminasi oleh para pelaku kebijakan.

Anehnya lagi, diskursus globalisasi di Indonesia pada kenyataannya hanya marak pada tataran wacananya, sementara pasca legalisasi, entitas ekonomi ini “sepi” seperti tidak mengerti atas substansi dan implikasi globalisasi. Mungkinkah bangsa ini terlalu pede dengan kekayaan alamnya, atau jangan-jangan kita ini memang terkena sindrom. Tetapi “Tidak” kata para ekonom, karena sesungguhnya globalisasi memberikan peluang yang sama kepada semua negara (kayamiskin,utara-selatan, timur-barat, dsb) untuk menjadi kuat dan kaya. Tetapi harus ingat kata para sosiolog, bahwa globalisasi yang berpijak di atas kapitalisme juga berpeluang bagi meningkatnya kesenjangan dalam relasi dualisme tersebut.

Indonesia adalah negara kaya raya, untuk itu wajar jika eksistensinya akan selalu menjadi pusat perhatian dan perburuan negara maju yang miskin sumberdaya alam. Indonesia diprediksi mampu menjadi negara terkaya Ke-5 di dunia, jika mampu menggali secara optimal dan mengatur pengeluarannya. Optimisme tersebut jauh sebelumnya pun diketahui semua negara maju, untuk itu mereka yang merasa terancam akan senantiasa menciptakan kondisi dan situasi yang tidak mendukung ke arah itu. Instabilitas politik dan eksploitasi sumberdaya dalam mendorong kelangkaan akan semakin menggejala di era globalisasi.

Indonesia adalah ladang investasi yang potensial. Oleh karena itu neokolonialisme akan senantiasa mencengkram. Jika strateginya tidak bisa seperti Spanyol yang membabat habis Suku Indian, atau Inggris atas Suku Aborigin, maka mereka akan mengandalkan TNCs dan kaum borjuis puritan untuk menguasai Indonesia. Agar kita tidak menjadi budak, buruh, kuli, atau “pemaklun” di negeri sendiri, maka sumberdaya lokal harus didorong untuk mengglobal. Untuk itu, kita harus memahami secara pasti arus pemikiran globalisasi yang sesungguhnya, termasuk implikasi jangka pendek dan jangka panjangnya.

Menurut Salim (1995), globalisasi mencakup lima unsur penting, yaitu:1) globalisasi dalam perdagangan, yaitu dengan adanya AFTA, APEC, dan WTO; 2) globalisasi investasi, dimana modal akan mengalir ke tempat yang memberi banyak keuntungan; 3) globalisasi industri, dimana suatu barang tidak hanya diproduksi pada suatu tempat akan tetapi dibanyak tempat; 4) globalisasi teknologi, terutama teknologi di bidang informasi, telekomunikasi,

transportasi, dan sebagainya; dan 5) globalisasi konsumsi, dimana terjadi peralihan dari pemenuhan kebutuhan (needs) kepada pemenuhan permintaan (wants). Dengan demikian terjadi reduksi kedaulatan ekonomi suatu Negara oleh konvensi internasional. globalisasi pada hakekatnya bertumpu di atas

paham ekonomi neo-liberal. Para penganut ini percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dicapai dengan “kompetisi bebas”. Kompetisi yang agresif merupakan implikasi dari trash bahwa “free market” adalah cara yang efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga yang berlaku merupakan indicator apakah sumberdaya yang ada masih berlimpah atau sudah langka. Harga yang tinggi berarti sinyal positif bagi investasi. Implikasinya, mereka berusaha keras untuk menciptakan berbagai kelangkaan sumberdaya di negara dunia ketiga. Prosesnya dilakukan melalui invisible hand dan keluar dari cengkraman kebijakan pemerintah. Oleh karena itu mereka memandang proteksi, subsidi, dumping, paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, kearifan lokal dan sebagainya sebagai patologi ekonomi neo-liberal. Untuk itu mereka akan berusaha secara langsung maupun tidak langsung menghapus berbagai kebijakan suatu negara yang dapat merintanginya.

Secara historis empiris, globalisasi lahir dari konsensus para pembela ekonomi private terutama wakil-wakil dari perusahaan raksasa yang menguasai dan mengontrol pasar dan ekonomi internasional serta memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi (media massa) dalam membentuk opini publik. Konsensus tersebut lebih dikenal dengan “The Neoliberal Washington Consensus”. Pokok-pokok globalisasi meliputi: Pertama, bebaskan

perusahaan swasta dari camput tangan pemerintah (perburuhan, upah, investasi, harga), biarkan mereka mempunyai otoritas; Kedua, hentikan subsidi, longgarkan dan hilangkan kebijakan proteksi, lakukan privatisasi atas BUMN; Ketiga, hapuskan kearifan lokal, pemilikan komunal, kesejahteraan bersama, serahkan pengelolaan pada ahlinya (privatisasi)

jangan oleh masyarakat adat (lokal) karena tidak efisien (Fakih, 2001). Internasionalisasi produksi dan penguasaan ruang dalam distribusi\ sebagai gejala globalisasi diprakarsai lewat perubahan kebijakan

pembangunan nasional kearah integrasi dengan kebijakan internasional.

Pertanian (pangan) dan pertambangan (bahan bakar) merupakan dua sektor

yang menjadi fokus utama dari integrasi internasional, dan karena keduanya

merupakan determinan lahirnya globalisasi. Adapun idiologi dan politik, tidak

lebih hanya sekedar pembungkus dari want yang sesungguhnya bertumpu

pada natural resources. Inti dari globalisasi sesungguhnya tidak berbeda

dengan imperialisme atau kolonialisme, yaitu penguasaan bahan baku

(Malthus). Menurut Adam Smith, Singer, Arndt, dan Becker, jalan menuju

globalisasi adalah human capital.

Globalisasi Pertanian di Dunia

Globalisasi pertanian secara kausalistik muncul sebagai respon atas

tesis Malthus (1766-1834). Ini merupakan perwujudan dari idiologi

kapitalistik yang berkarakter efisiensi (profit maxization), competition for gain,

freedom, un-security, dan un-sustainability (sementara) yang eksis dalam

naungan prudence atau the invisible hand (Adam Smith). Un-security inilah

yang mendorong revolusi industri, pencarian dan penaklukkan, imperialisme

atau kolonialisme di dunia, dan penemuan lewat rekayasa genetik. Pada dasarnya, un-security-lah yang melandasi semangat evolusi, dan social darwinisme. Pada perkembangannya, tesis Malthus bersimbiosis dengan keyakinan dan mitos efficiency sebagai satu-satunya prinsip dasar yang harus dipergunakan dalam pengelolaan lingkungan alam, ekonomi, dan berbangsa.

Mitos tersebut kemudian berlanjut pada mitos lain, bahwa hanya Trans

National Corporations (TNC) yang memiliki jaringan pemasaran internasional

yang sudah mapan-lah yang paling efisien, dan oleh karenanya TNC lah yang

dipercaya dan ditaklidi sebagai pihak yang paling berhak sebagai penyedia

pangan dunia.

Meningkatnya ketakutan akan kelangkaan pangan dan bahan baku

mendorong Rockefeller dan Ford Foundations terjun ke sektor pertanian.

Melalui US Agency for International Development (USAID), pada tahun 1960-

an memunculkan konsep pembangunan pertanian yang kelak menjadi hantu

bagi para petani, yaitu Green Revolution (IPFRI, 2003). Setelah itu muncul

International Rice Research Institute (IRRI), Center for Maize and Wheat

Improvement (CYMMIT), hingga Putaran Uruguay, GATT, WTO, IMF, APEC,

dan sebagainya. Secara substansial, klaim kekuasaan atas bio diversity dan

berbagai inovasi dituangkan dalam lembaga Hak Paten dan Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI). Klaim kekuasaan pasar dilembagakan dalam

bentuk Kartel, Standar Internasional, bahkan Undang-Undang Bio-terorisme.

Semakin kuatnyanya TNCs, maka semakin memonopoli inovasi dan

pasar. Berbagai macam sarana produksi, mulai dari benih, alat mesin

pertanian, pestisida, modal, dan kriteria pasar dimonopoli oleh TNCs melalui

undang-undang Hak Paten. Ini merupakan skenario pemusnahan kearifan

dan sumberdaya lokal. Negara-negara dunia ketiga harus tunduk pada

mekanisme TNCs, jika ingin menembus pasar internasional. Sangat sadis,

karena segalanya menjadi ketergantungan atas input luar, inilah yang disebut

dengan “Total Konsumen”. Sekalipun ada penyerahan proses produksi,

namun tidak lantas mendudukkan petani di negara dunia ketiga menjadi

produsen, karena sifatnya hanya melakukan titah (budak) “ngorder atau

ngemaklun” yang posisi tawarnya serba lemah dalam segala hal.

Globalisasi Pertanian di Indonesia

Genderang globalisasi pertanian di Indonesia sesungguhnya telah

dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan

hongitochten, yaitu cara perdagangan monopoli yang disertai dengan

penghancuran kebun-kebun/hutan-hutan rempah penduduk yang berani

menyaingi monopoli perdagangan tersebut (Satari, 1999). Pada tahun 1830

5

globalisasi semakin kentara dengan diterapkannya kebijakan tanam paksa

(cultuurstelsel). Tanah sebagai sumberdaya alam yang penting dikuasai oleh

Pemerintah Kerajaan Belanda yang di desa diwakili Kepala Desa dan

dipinjamkan kepada petani, dan petani harus membayarnya. Pada tahun

1870 Pemerintah Kerajaan Belanda memberlakukan Undang-Undang Agraria

(Agrarische) sebagai pelumas masuknya modal swasta Eropa sebagai tonggak

pertanian modern (estate). Rakyat pedesaan yang semula merupakan petani

mandiri berubah status menjadi buruh perkebunan, dan berakhir di awal

abad ke 19 (VOC bangkrut).

Globalisasi pertanian di Indonesia memuncak pada era 1970-an, ketika

program Revolusi Hijau (Green Revolusion) intens diintroduksikan. Berbagai

input luar produk dari perusahaan-perusahaan TNCs dipaksakan kepada

petani untuk diterapkan. Puncaknya tercapai tahun 1985, yaitu swasembada

beras. Setelah itu intensitas dan eskalasi pasar input luar semakin menggila

seiring dengan dikembangkannya konsepsi agribisnis.

Di penghujung abad 20, kebijakan ekonomi makro Indonesia semakin

jelas tepolarisasi pada pertumbuhan. Implikasinya, alokasi sumberdaya

untuk pembangunan pertanian tergeser oleh sektor manufaktur sebagai

sektor prioritas. Dengan demikian, pembangunan yang selayaknya

“agriculture-led” menjadi di dominasi oleh pembangunan yang bersifat

“manufacturing industries-led”.

Meningkatnya respon negatif dari berbagai kalangan atas dampak

negatif program Revolusi Hijau tidak lantas membuat TNCs terhenti. Melalui

sosialisasi pada berbagai ruang publik, TNCs pun dapat melangkah dengan

mulus lewat pendekatan Agribisnis. Lewat pendekatan inilah senyatanya

TNCs dapat dengan mudah mengintegrasikan pasar nasional kedalam pasar

internasional yang dikuasai dan dikontrolnya. Melalui pendekatan Agribisnis

dominasi TNCs diperhalus dengan menghadirkan keragaman istilah yang

sepertinya berbau pemerataan, seperti Contrac Farming, Kemitraan (PIR, TRI),

Rice Estate, Corporate Farming, dan sebagainya. Dengan demikian,

perbudakan dan pemarginalan petani menjadi tidak kentara. Secara sosial

praktis, TNCs pun menjadi baking para petani berdasi dalam segala hal. Ini

merupakan praktik efisiensi yang perlahan namun pasti akan menyingkirkan

para petani kecil (fenomenanya dapat kita saksikan pada usahatani sayuran

di Dataran Tinggi, poultryshop, dsb)

Dampak Globalisasi Pertanian

Globalisasi secara teoretis penuh dengan tuntutan atas negara-negara

yang ingin (dipaksa harus) terlibat, seperti mengendurkan bea masuk,

mengendurkan proteksi, mengurangi subsidi, memangkas regulasi eksporimpor,

perburuhan, investasi, dan harga, serta melakukan privatisasi atas

perusahaan milik negara. Kondisi tersebut tidak akan banyak membawa

produk-produk lokal ke pasar internasional. Sekalipun perusahaanperusahaan

TNCs dibebani tanggungjawab sosial, namun fenomenanya tidak

akan jauh berbeda dengan pola kemitraan atau contrac farming yang pada

hakekatnya bermodus eksploitasi.

6

Syarat-syarat yang ditetapkan sesungguhnya merupakan perangkap

yang sulit ditembus oleh negara dunia ketiga. Kecenderungannya akan

mempercepat proses penurunan daya saing produk lokal. Pada

perkembangnnya, segala sesuatu yang berbau lokal akan melemah dan

hilang. Mahatir (Kompas, 5/2/2004) berpendapat bahwa pengintegrasian

perekonomian dunia hanya akan membawa malapetaka bagi negara

berkembang. Itu bukan hanya merusak ekonomi lokal, tetapi juga akan

menciptakan perlambatan ekonomi, anarki ekonomi, dan kekacauan sosial

(social chaos).

Mander, Barker, dan Korten (2003) menyatakan bahwa globalisasi

ekonomi justru menciptakan kondisi sebaliknya dari klaim para

penganjurnya. Kegagalan itu tidak hanya disuarakan oleh oposisi tetapi juga

oleh para pendukungnya. UNDP (1999) melaporkan bahwa ketimpangan antar

petani kaya dengan petani miskin semakin meluas setelah diberlakukannya

globalisasi. Adalah sistem perdagangan dan sistem keuangan global sebagai

biang keroknya. Menurut CIA, globalisasi tidak menyentuh kaum miskin,

termasuk petani gurem (peasant) yang jumlahnya sangat dominan di

Indonesia.

Globalisasi cenderung menghancurkan tatanan dan modal-modal sosial. Meskipun gagasannya dituangkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat sebagai penampakan corporate social responsibility TNCs, namun hasilnya tetap tidak pernah terwujud. Menurut Pollnac (1988) dan Garkovich (1989), menghadirkan sebuah lembaga baru dalam suatu masyarakat dengan maksud memotong struktur hubungan atau jaringan (sosial, komunikasi,

kerja) yang telah terpola atau berlangsung mapan, merupakan skenario yang tidak mengindahkan karakteristik sosio-budaya dan pranata lokal, dan dengan ini kegagalan bisa terjadi. Hasil penelitian FAO atas negara-negara yang mengimplementasikan kesepakatan putaran uruguay di 16 negara menunjukkan telah terjadinya trend konsentrasi pertanian yang jelas berakibat pada marginalisasi petani kecil, meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan.

Impor berbagai produk dan bahan baku pertanian kian hari kian meningkat. Meskipun jumlah produk pertanian yang diekspor dan dipasarkan di pasar domestik jauh lebih tinggi daripada impor, namun selisih nilainya hanya 2 persen (Khudori, 2003). Nilai 2 persen sesungguhnya tidak berarti, karena jika dianalisis, nilai transaksi berjalan produk pertanian Indonesia itu sesungguhnya devisit. Betapa tidak, produk pertanian yang diekspor oleh Indonesia sesungguhnya adalah produk yang padat dengan input luar (impor). Keunggulan produk tersebut jelas sangat bersifat kompetitif semu (shadow competitivenes). TNCs sebagai pihak yang paling tahu akan efisiensi memandang bahwa proses produksi usahatani (on-farm) sangat rentan terhadap risiko dan ketidakpastian, untuk itu ia menerapkan strategi kemitraan atau contarc farming.

Memang sebagai “pemaklun” yang sangat ketergantungan, petani

Indonesia masih merasakan keuntungan. Sebagaimana dikatakan Evans (1979) dan Warren (1980), negara ketiga bisa menikmati kemajuan meskipun berada dalam kondisi ketergantungan, suatu proses yang disebutnya sebagai “dependent development”. Namun keuntungan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya dan kerugian yang harus ditanggung, seperti gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, serta risiko dan ketidakpastian lainnya.

ampak yang paling kentara adalah terjadinya “kemandegan inovasi” dalam seluruh sistem agribisnis. Ini merupakan implikasi dari ketergantungan pada produk-produk impor. Pemikiran efisiensi yang diadopsi secara mentah-mentah telah menyebabkan bangsa yang kaya akan sumberdaya ini jatuh pada budaya instan dan malas. Produk-produk yang senyatanya dapat diproduksi di dalam negeri didatangkan dari luar hanya karena alasan murah. Para pelaku importir yang sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan dari TNCs dapat dengan mudah mendatangkan produkproduk dari luar karena longgarnya regulasi ekspor-impor. Dampak budayanya adalah melemahnya penghargaan atas produk-produk lokal, sebagai akibat dari berkembangnya budaya konsumerisme yang kebaratbaratan (western). Kondisi ini jelas sangat menguntungkan TNCs, karena secara perlahan inovasi lokal tercerabut dari budayanya. Ini merupakan peluang besar bagi investasi.

Dampak lainnya adalah tidak berperannya kelembagaan-kelembagaan pendukung pertanian lokal. Hal ini terjadi karena TNCs selaku pihak yang kuasa, telah memasok segala kebutuhan petani (buruh) secara langsung. Ini pun merupakan rangkaian dari upaya untuk mengurangi campur tangan pemerintah. Pada kondisi seperti ini, kreativitas dan keinovatifan

kelembagaan pendukung pertanian pemerintah malah menjadi mandul. Pada ujungnya, globalisasi membawa seluruh warga dunia ke situasi yang serba spekulatif. Meningkatnya dominasi dan persaingan tidak menutup kemungkinan akan mendorong pihak yang lemah untuk menerapkan strategi picik, seperti polusi dan kekacauan pasar (market chaos), instabilitas dan polusi politik, penghancuran komoditas lewat penyebaran virus secara terencana, social chaos, dan pembentukan opini publik.

Bagaimana sikap kita? Menurut Scott (1983), suatu perlakuan tidak adil akan dianggap eksploitatif oleh pihak yang berada dalam kondisi rawan subsistensi bila: 1) kerangka legitimasi atas perlakuan tersebut memang tidak bisa diterimanya, dan 2) tersedia alternatif status selevel atau lebih rendah yang bisa menampungnya bila ia terpaksa meninggalkan hubungan yang tidak adil tersebut. Celakanya, kita sudah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas tersebut, lalu apa yang perlu kita lakukan?

Jika mencari perimbangan dampak positif Globalisasi bagi negaranegara dunia ketiga, jelas sangat kecil dibandingkan dengan dampa negatifnya. Sama seperti halnya dengan mekanisme kolonilasime, dampak positifnya paling banter politik etis (pembangunan fisik). Kalaupun dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia tidak lebih sekedar untuk melanggengkan dominasi power dan mengeksploitasi budaya. Tetapi yang pasti memberi peluang yang besar untuk memunculkan tandingan atau komparasinya, yaitu lokalisasi (localism). Menurut Collin Hines (2000) dalam bukunya “Localization: The Global Manifesto”, globalisasi bukanlah pemberian tuhan, artinya ia dapat diralat ke arah teologi baru globalisasi dengan lebih memberi tempat kepada pahan localism yang melindungi dan membangun kembali ekonomi lokal. Gagasan Hines yang mengetengahkan Protect the Local Globally atau pendekatan berbasis lokalita memang lebih memberdayakan. Namun itu saja tidak cukup, karena untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik maupun internasional seperti sekarang ini, perlu disertai dengan inovasi pada sistem pembangunan pertanian secara

keseluruhan.